Masyarakat Indonesia turut menangis ketika tiga provinsi di Sumatera hampir hancur lebur akibat banjir bandang, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyebabnya apa?

Pertama, Cuaca.

Cyclone Senyar, siklon tropis yang seharusnya jarang terjadi di Selat Malaka. Hujan deras terus-menerus (sekitar 8 hari di Aceh, 4 hari di Sumatera Barat) dan angin kencang dari siklon ini memicu banjir bandang dan tanah longsor dari berbagai wilayah.

Curah hujan ekstrem dan berkelanjutan, hujan selama 8 hari berturut-turut membuat sungai meluap dan bukit/lereng tanah menjadi labil, sehingga mudah longsor.
Banyak sungai yang tidak mampu lagi menampung debit air yang besar.

Topografi dan kondisi geologi yang rentan, wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki geografis yang bergunung – buki dan zona rawan longsor.
Sehingga saat hujan deras dan tanah jenuh air, menyebabkan lereng mudah runtuh menimbun pemukiman.

Kedua, FAKTOR PENGUAT Bencana Alam

Seperti yang lagi viral di berbagai platform sosial media, penyebab utamanya adalah TAMBANG dan KEBUN SAWIT.

TAMBANG, kita breakdown dulu, ada tambang apa saja sih di wilayah Sumatera.

Di Aceh, izin pertambangan ada emas, besi dan bijih logam.
Di Sumatera Utara, ada tambang emas dan tembaga,
Di Sumatera Barat ada pertambangan mineral dan logam, dan area pertambangan batu bara.

Aktivitas penambangan ini merusak tutupan hutan dan struktur daerah aliran sungai.
Selain itu, tambang juga merusak ekosistem secara massif, karena ada proses :

• Pengerukan tanah sampai lapisan batu dan mineral
• Gunung dipotong
• Bukit di ratakan
• Alur air alami diputus
• Limbah tanah dan batu dibuang ke sungai.

Akibatnya

• Tanah kehilangan struktur pengikat
• Air hujan ga bisa diserap
• Sedimen langsung nyemplung ke sungai
• Sungai pun jadi dangkal.

Maka ketika terjadi hujan deras, air jadi meluap lebih cepat membawa lumpur dan batu.

Sekarang kita bahas KEBUN SAWIT, ada di wilayah Sumatera mana saja dan seberapa luas.

“Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit, ga usah takut, katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon!” – Presiden Prabowo Subianto di gedung Bappenas pada hari Senin, 30 Desember 2024.

Alasan beliau perlu menambah lahannya, karena banyak negara yang memperebutkannya.

Pada 6 Januari 2025 di media Tempo, Ahalla Tsauro, pengamat politik lingkungan dari Konsorsium Peneliti dan Pemberdayaan untuk Kesejahteraan (KIPRAH) menentang pernyataan Presiden Prabowo.

Di satu sisi, Pak Ahalla memahami kalau sawit menjadi salah satu sumber devisa negara karena tingkat penjualannya tinggi.

Akan tetapi, perluasan perkebunan sawit dinilai bisa mengancam hutan dan beragam biodiversitasnya. Masyarakat akan rentan mengalami bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor.

Nah, mari kita bandingkan perbedaan hutan dan sawit.

Dengan perbandingan ini, maka efek air hujan langsung meluncur di permukaan, tanah mudah longsor dan resapan turun drastis.

Apakah ini karena hasil keputusan Presiden Prabowo semata?

Kita bisa lihat kronologisnya, banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi Sumatera adalah akumulasi dari keputusan para presiden terhadap perizinan tambang dan perkebunan sawit.

Kenapa kok para Presiden rajin banget kasih izin buka lahan tambang dan sawit?

Cuy, orang yang jadi Presiden pastinya bukan orang bodoh.

Beliau yang menjabat ini memiliki data Nasional dan dikelilingi orang-orang yang seharusnya pintar, sehingga keputusan para beliau ini adalah hasil pertimbangan untuk skala nasional.

Sebenarnya kalau dikelola dengan bijak, tambang dan sawit ini bisa memberikan dampak yang baik untuk negara, antara lain secara garis besar :

• Peningkatan penerimaan negara (devisa dan viskal)
• Ketahanan energi dan pangan
• Pembangunan regional dan penciptaan lapangan kerja.
• Hilirisasi industri, yang baru diberlakukan era Presiden Jokowi.

Pas era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo (menjabat hampir 1 tahun), ada ribuan izin tambang dan perkebunan sawit yang melanggar dicabut, dan ditertibkan kembali.

Hanya saja, adanya pembukaan lahan yang baru bisa jadi membuat sumber daya alam wilayah tersebut malah makin kopong.

Mari kita buka data BNPB terupdate per 10 Desember 2025, seberapa besar dampak yang diakibatkan oleh izin tambang dan perkebunan sawit tanpa pengelolaan yang bijak.

ACEH.

Ada 2 desa dan 1 kabupaten yang terisolasi total, antara lain :

• Desa Alue Merbo dan Alue Rayeuk (Kecamatan Nisam Antara).
• Desa Panteu Breuh (Kecamatan Baktiya)
• Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan data BNPB per 10 Desember 2025, korban di Aceh yang meninggal ada 391 jiwa, hilang 31 jiwa, dan terluka 4.300 jiwa. Yang mengungsi ada 831.100 orang.

Infrastruktur di Aceh yang mengalami kerusakan ada 656 fasilitas umum, 149 fasilitas kesehatan, 308 fasilitas pendidikan, 199 rumah ibadah, 258 gedung/kantor, 313 jembatan.

SUMATERA UTARA.

Ada 2 kabupaten dan 1 kota yang terisolasi total, antara lain :

• Kabupaten Tapanuli Tengah
• Kabupaten Tapanuli Selatan
• Kota Sibolga

Pemukiman di lereng bukit mengalami longsoran besar yang menimbun sejumlah rumah, dan kawasan hilang di bawah timbunan tanah.

Korban yang meninggal ada 340 jiwa, 138 jiwa hilang, terluka 650 jiwa. Dan ada 45.000 jiwa yang mengungsi.

Infrastruktur yang mengalami kerusakan ada 80 fasilitas umum, 1 fasilitas kesehatan, 60 fasilitas pendidikan, 19 rumah ibadan, dan 121 jembatan yang rusak.

SUMATERA BARAT.

Banjir bandang di provinsi ini diistilahkan “Gologado” yang artinya banjir lahar dingin karena membawa material vulkanik dari Gunung Marapi dan Singgalang.

Ada 3 kabupaten yang mengalami kerusakan total, antara lain

• Kabupaten Agam
• Kabupaten Tanah Datar
• Kabupaten Padang Pariaman

Korban jiwa pun pastinya ga terhindarkan, ada 238 jiwa yang meninggal, 93 jiwa yang hilang, dan terluka 113 jiwa. Yang diungsikan sekitar 13.600 jiwa.

Infrastruktur yang rusak ada 486 fasilitas umum, 65 fasilitas kesehatan, 216 fasilitas pendidikan, 205 rumah ibadah, 29 gedung/kantor, 64 jembatan.

Disatu sisi bisa dipahami kenapa kepala negara kita bisa membuat kebijakan mengenai tambang dan perkebunan sawit, yakni untuk menyejahterakan negeri kita.

Dan jangan lupa, negeri kita memiliki utang yang wajib dibayar, dan jumlahnya ga sedikit, malah bisa dikatakan mencekik leher, yakni 424,4 Miliar USD (dalam rupiah 7.100 Triliun).

Maka itu Menteri Keuangan terdahulu, Ibu Sri Mulyani, sempat membuat kebijakan tarif pajak, yang ternyata sangat mencekik rakyat, hingga roda perekonomian sangat melambat, nyaris ga bergerak.

Keputusan kepala negara pun seperti buah simalakama, perbanyak izin tambang dan kepala sawit, rakyat yang kena getahnya.

Menaikkan pajak pun rakyat juga kena getahnya.

Yang jadi pertanyaan, apa fungsi BUMN?
Mengapa pemberitaan lebih terkesan, BUMN menjadi wilayah bagi-bagi jabatan semata, karena selalu diberitakan merugi, tapi gaji perangkat pejabatnya selalu berada di nominal 3 digit?

Sumber :

• Septiana, Hana. 7 Januari 2025. Prabowo akan perluas sawit, Pengamat : Hanya untungkan Pebisnis dan Ancam Lingkungan. Diakses dari Tempo.co pada 10 Desember 2025.
• Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diakses dari BNPB.go.id